Krisis Kepemimpinan maluku Utara

OPINI : KRISIS KEPEMIMPINAN MALUKU UTARA

Di era globalisasi yang mengandung aspek positif & negatif serta sikap pro & kontra dibutuhkan bentuk - bentuk kepemimpinan di semua lini lebih tangguh,  dalam bentuk kepemimpinan visioner, kepemimpinan transformasional, kepemimpinan yg berjiwa kewirausahaan  yg mampu berfikir strategis,  kepempinan global bahkan statesmanship. Kepemimpinan disemua lini dimaksudkan bahwa bentuk kepemimpinan tidak selalu hanya dikalangan Birokrasi,  Politisi, maupun Pengusaha yang notabene menjadi orang-orang yang menjadi panutan atau dalam istilah lain lebih populer. Tetapi kepemimpinan bisa saja muncul dari setiap pribadi dari masyarakat biasa sekalipun yang mampu menjadi panutan bagi individu atau kelompok dalam interkasi sosialnya. Penegasan ini menjadi penting karena  dewasa ini kita tengah menghadapi suatu Krisis Kepemimpinan secara nasional. Kesulitan mencari sosok pemimpin yang ideal dengan ukuran-ukuran yang tidak pernah cukup.karena kepemimpinan itu sendiri berkembang secara dinamis mengikuti perubahan zaman.

Krisis Kepemimpinan membuat kriteria – kriteria kepemimpinan ideal menjadi sangat kompleks dari waktu-waktu. Ada kurang lebih 3000 buku yang membahas tentang berbagai Aspek Kepemimpinan. Terdapat nasihat tentang siapa yang harus ditiru, apa yang harus diraih , apa yang harus dipelajari, apa yang harus diperjuangkan , perlu tidaknya pendelegasian, perlu tidaknya berkolaborasi, pemimpin-pemimpin dari berbgai belahan dunia , kualitas-kualitas pribadi dari kepemimpinan, bagaimana meraih kredibilitas, bagaimana menjadi pemimpin yang otentik, dan lain sebagainya. Dari berbagai aspek di atas pertanyaanya adalah sejauh mana berbagai pandangan tersebut menjadi efektif dalam menerapkan kepemimpinan dilingkungan dimana individu tersebut berperan. Daftar panjang aspek diatas semakin memberikan kita kejelasan bahwa aspek kepemimpinan merupakan sesuatu hal yang berperan sangat vital dalam mengisi peradaban manusia dimuka bumi, tanpa kepemimpinan maka krisis akan menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Hal ini yang dewasa ini terjadi di Indonesia, dengan Kasus korupsi sebagai indikator utamanya membuat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan ditingkat nasional menurun. Tindak korupsi di Indonesia lebih banyak diperankan di kalangan pengusaha dan pejabat. Sejak Orde Lama, Orde Baru hingga era reformasi, kedua kelompok ini masih paling banyak menggarong uang negara dengan aneka modus korupsinya. Di lembaga pemerintahan yang menjadi sorotan utama misalnya Kasus Korupsi yang melibatkan kepala Daerah baik Gubernur dan Bupati Walikota mencapai 58% yakni 304 dari 524 kepala Daerah (sumber:www.metroterkini.com). Hal ini kemudian berimbas pada aspek daya saing ekonomi pemerintah indonesia yang sangat rendah di mata dunia. Menurut World Economic Forum tahun 2011 bahwa faktor penyebab utama permasalah rendahnya daya saing ekonomi indonesia adalah Korupsi (15,,4%) dan Birokrasi Pemerintahan yang tidak efisien (14,3%). Fakta-fakta yang dipaparkan diatas kemudian menjelaskan bahwa kita sementara berada dalam krisis kepemimpinan. Kesulitan  mencari pemimpinan yang bebas korupsi, jujur, tegas,adil, yang mampu membawa nama baik pemerintah Indonesia dikancah Internasional. Kekhawatiran ini cukup berasalan karena jika tidak segera diatasi dapat menyebabkan rakyat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah yang pada akhirnya mengakibatkan keguncangan negara.

Menjelang Tahun 2014, kita kan diperhadapkan dengan agenda Pemilihan. KPU telah menetapkan, tanggal  9 April 2014 sebagai hari pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan anggota DPD, DPR RI, DPRD I, dan DPRD II. Persis dua bulan setelah pemilu legislatif, 9 Juli 2014, pemilih kembali akan masuk ke TPS untuk memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Setelah Idul Fitri  ini, suhu politik mulai memanas. Aktivitas politik para calon anggota legislatif maupun calon presiden diperkirakan mulai mendominasi pemberitaan.Maklumlah, pada 11 Januari 2014, atau sekitar tiga bulan dari sekarang, para calon anggota legislatif akan memulai kampanye terbuka secara resmi. Banyak kandidat yang berlomba untuk mempromosikan diri sebagai calon Legislatif. Berbagai cara mereka tempuh, mulai dari mengiklankan diri, melakukan politik blusukan, mendirikan partai, hingga aktif mendekati partai-partai. Mayoritas kandidat yang ada masih berasal dari tokoh lama atau politisi lama dengan pencitraan baru. Dari 1,1 juta lebih Penduduk Maluku Utara kita seakan kesulitan menemukan pemimpin yang tepat untuk mewakili rakyatnya membawa Maluku Utara  ke gerbang kemajuan, kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran. Apalagi Maluku Utara masih berporses dalam Pemilihan Gubernur Maluku Utara Periode 2013 -2018 lewat pemilihan ulang pada akhir Oktober nanti setelah sebelumnya ditetapkan pada tanggal 25 september 2013 namun gagal. Proses yang oleh sebagian masyarakat mengundang tanda tanya besar mengingat kita punya sejarah pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur terlama di Indonesia beberapa tahun lalu.

Kalau kita serius berusaha, banyak potensi kepemimpinan yang mampu memimpin perubahan di Maluku Utara. Banyak orang Maluku Utara yang masih bersih, berkomitmen, lurus, mempunyai visi, dan siap melakukan perubahan. Potensi - potensi kepemimpinan itu ada di banyak tempat, baik di pemerintah, partai politik, maupun kampus dan organisasi masyarakat. Paling tidak kita perlu mencari pemimpin yang sudah diketahui track recordnya, visi dan misinya, gaya hidupnya, serta komitmennya untuk membuat kebijakan yang prorakyat haruslah menjadi agenda bersama. Dengan pemimpin yang menjadikan nilai-nilai keutamaan publik (public virtue) dan keinginan yang gigih (passion) untuk mengabdi pada rakyat sebagai landasan kepemimpinannya, masa depan Indonesia yang lebih baik bukan lagi mimpi belaka. Pemimpin yang menetapkan  kebijakan dan anggaran npemerintahdengan lebih memproyeksikan pada kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Banyak anggaran yang selama ini menguap, hanya dinikmati segelintir orang, dan menjadi ajang korupsi untuk pendanaan partai. Ketika rakyat serius dan rajin membayar pajak, banyak pejabat dan pengusaha besar yang bermasalah dengan pembayaran pajak mereka.Para pemimpin ini diharapakan tidak mengulangi kesalahan para pendahulu mereka yang tanpa beban enggan membayar pajak dan menikmati fasilitas negara tanpa peduli dengan rakyat. Sebagaimana dikatakan oleh Vaclav Havel  Presiden Cekoslovakia (1989-1992) yang ke-10 dan Presiden Republik Ceko yang pertama (1993-2003), “ Politik bukanlah cara untuk menipu atau memerkosa hak-hak rakyat. Politik adalah cara untuk mendukung kebahagiaan dan kepentingan umum guna membuat dunia yang lebih baik”.

Mengatasi Krisis Kepemimpinan

Dari uraian di atas pailng tidak ada beberapa gejala yang disarikan yang menjelaskan kondisi kita sedang dalam masa krisis kepermimpinan yaitu : pertama, masyarakat merasa tak memiliki pemimpin sesuai harapan. Kedua kecenderungan masyarakat loyal secara buta kepada yang memimpin, ketiga yang menyangkut masalah tradisi, budaya, sistim politik terutama kepartaian.

                     Bila melihat pada kondisi kepemimpinan Maluku Utara sekarang, masih jauh dari harapan. Kita berada dalam kondisi Kritis dimana Harapan masyarakat tentang pemimpin baru yang bisa mengelola daerah, memakmurkan, dan mencerdaskan masyarakat masih jauh. Kita kehilangan Figur yang mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat.Kita tersadar bahwa sebenarnya kepercayaan tersebut tidak terbangun lewat kekuasaan besarnya kekuasaan yang dimiliki tetapi terutama oleh apa dan bagaiman memperoleh hasil dan keberpihakan pemimpin pada kepentingan rakyatnya. Ketika pemimpin tidak mengemban tugas rakyat, terjadilah krisis kepemimpinan. Ketika lembaga peradilan tidak berfungsi menegakan keadilan, rakyat main hamin sendiri. Rakyat bertindak anarkis karena tidak ada kepastian hukum, karena tiidak ada komitmen pemimpin pada nasib orang kecil sehingga rakyat jadi tumbal. Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maluku Utara adalah salah satu contoh penyebab hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemimpin daerah, Pemimpin Lembaga Peradilan, Pemimpian Kepolisian. Mungkin dengan sedikit istilah vikinisasi ”we have no Hope anymore untuk Maluku Utara”.

Namun demikian, sebagai warga negara yang menjadi bagian dari ini semua, berkewajiban untuk menjawab tantangan. Dengan bertanya pada diri sendiri. Mengapa menciptakan sebuah harapan bagi seorang pemimpin membutuhkan waktu yang terlalu lama? Apakah menciptakan sebuah harapan mengatasi krisis kepemimpinan ini terlalu sulit? Apakah menciptakan harapan menjadi sebuah dilema yang sangat sulit diwujudkan? Padahal, ini hanya sebuah harapan, bagaimana dengan realita keberhasilan dalam mencari pola kepemimpinjan yang efektif? Pasti masih sangat jauh untuk dinikmati.

Kepemimpinan berlangsung dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kepemim­pinan sebagai suatu proses dapat berlang­sung di dalam dan di luar suatu organisasi. Kepemimpinan yang efektif merupakan proses yang dinamis, karena berlangsung di lingkungan suatu organisasi sebagai sistem kerjasama sejumlah manusia untuk mencapai tujuan tertentu, yang bersifat dinamis pula.

Kepemimpinan yang efektif merupa­kan proses yang bervariasi, karena dipengaruhi oleh kepribadian pemimpin dalam mewujudkan hubungan manusiawi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Di dalam proses seperti itu kepemimpinan akan berlangsung efektif, apabila fungsi-fungsi kepemimpinan diwujudkan sesuai dengan type kepemimpinan yang mampu memberikan peluang bagi orang yang dipimpin, untuk ikut berperan serta dalam menetapkan dan melaksanakan keputusan-keputusan. Dengan demikian berarti setiap kreativitas dan inisiatif dalam kepemim­pinan yang efektif harus disalurkan dan dimanfaatkan.

Kepemimpinan yang efektif seperti tersebut di atas, hanya terwujud jika mam­pu menghormati hak-hak asasi manusia, meskipun akan selalu menghadapkan ke­pemimpinan pada berbagai konflik. Untuk itu kepemimpinan yang efektif harus mampu menyelesaikan setiap konflik, se­bagai bagian dari prosesnya yang dinamis. Tidak hanya dengan membangun retorika tanpa aksi yang nyata dilapangan. Masyarakat Maluku Utara terjebak dalam auforia pemimpin yang mampu menghipnotis rakyat dengan beretorika namun minim dalam melakukan aksi nyata mengentaskan kemiskinan, mengangkat harkat dan martabat rakyatnya. Hal seperti ini harus segera dihilangkan. Untuk itu apa yang harusnya dilakukan?

Pertama, perlu juga ada rekayasa sosial dan politik agar para tokoh masyarakat yang benar-benar berjuang untuk rakyat dapat menjadi pemimpin alternatif  yang bisa mendapat tempat di partai politik, entah dengan aktif di dalamnya atau ada sekelompok orang baik di partai politik yang mendorong perubahan di internal partai. Mengingat sistim yang kita anut adalah sistim Proporsional Terbuka yang memiliki kelemahan tersendiri.

Kedua, masyarakat sipil perlu bekerja sama dengan media, lembaga riset, kampus, dan partai politik untuk memunculkan pemimpin alternatif.Selama ini, ketika kita menanyakan kepada rakyat siapa pemimpin yang mereka harapkan, rata-rata jawabannya ialah calon pemimpin yang populer dan banyak muncul di media. Umumnya, kita hanya mengikuti pendapat rakyat yang sebetulnya sudah terpengaruh oleh pencitraan-pencitraan politik calon pemimpin. Mestinya, kita menyeleksi calon pemimpin yang ada dan kemudian mempromosikan calon pemimpin itu kepada rakyat. Kita perlu membuat panggung-panggung sosial, budaya, dan politik yang bisa mendorong pemunculan pemimpin alternatif ini. Panggung-panggung itulah yang nantinya diharapkan mendekatkan calon pemimpin dengan rakyat di bawah agar mereka dapat berdialog dengan rakyat. Dengan adanya pemimpian – pemimpin alternatif ini kita tidadk akan terjebak dalam situasi dimana tidak memiliki pilihan lain. Akhirnya Money politic menjadi raja dalam setiap proses pemilihan, sikap primodialisme menjadi posisi aman terkahir yang justru nantinya mengancam kebersamaan.Membuat kita selalu jauh dari harapan memperoleh pemimpin yang bisa diterima oleh semua pihak mengingat kita Maluku Utara sangat menjunjung tinggi kebersamaan dalam keberagaman. Namun, untuk kebaikan bersama kita harus terus memiliki harapan. Mahatma Gandhi mengatakan, “Lebih baik menyalakan lilin daripada terus mengutuk kegelapan.” Jangan terjebak dengan rasa pesimistis tetapi terus berusaha membenahi Tanah Leluhur kita untuk kita dan generasi berikutnya.

SELAYANG PANDANG

Kabupaten Halmahera Utara

1.  Geografi

Wilayah Kabupaten Halmahera Utara terletak antara 1⁰57^’ Lintang Utara - 3⁰00’ Lintang Selatan dan 127⁰17^’ Bujur Timur - 129⁰08’  Bujur Timur. Kabupaten Halmahera Utara berbatasan dengan :

Ø  Sebelah Utara dengan Kab. Pulau Morotai dan Samudra Pasifik

Ø  Sebelah Selatan dengan Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat

Ø  Sebelah Timur dengan Kec. Wasilei Kab. Halmahera Timur

Ø  Sebelah Barat dengan Kec. Loloda, Sahu, Ibu, Jailolo Kab. Halmahera Barat

Sebagaimana umumnya daerah Maluku Utara didominasi wilayah laut, Kabupaten Halmahera Utara sangat dipengaruhi oleh iklim laut karena mempunyai tipe iklim tropis yang terdiri dari dua musim (Utara-Barat dan Timur-Selatan) yang sering diselingi dengan dua kali masa pancaroba di setiap tahunnya.

Kabupaten Halmahera Utara terbentuk sejak tahun 2003 merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten maluku Utara. Pada awal terbentuknya Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari 9 Kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 179 desa. Kemudian pada tahun 2009, Kabupaten halmahera Utara mekar menjadi dua kabupaten, yaitu Halmahera Utara dan Pulau Morotai. Pada saat pemekaran, Kabupaten halmahera Utara memiliki 17 Kecamatan dan 196 desa defenitif sementara Kabupaten Pulau Morotai memiliki 5 Kecamatan dan 64 desa defenitif.

Gambar. 4.1

Peta Kabupaten Halmahera Utara

    Sumber : Bappeda Halmahera Utara 2012

Tabel 4.1

Administrasi Wilayah

Kabupaten Halmahera Utara

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	IBU KOTA
1	Tobelo	10	Gamsungi
2	Tobelo Tengah	9	Pitu
3	Tobelo Selatan	14	Kupa-Kupa
4	Tobelo Utara	11	Gorua
5	Tobelo Timur	6	Mawea
6	Tobelo Barat	5	Kusuri
7	Galela	6	Soasio
8	Galela Selatan	7	Soakonora
9	Galela Barat	9	Dokulamo
10	Galela Utara	12	Salimuli
11	Kao	19	Kao
12	Kao Barat	20	Tolabit
13	Kao Utara	11	Daru
14	Kao Teluk	11	Dum-Dum
15	Malifut	21	Ngofakiaha
16	Loloda Utara	15	Darume
17	Loloda Kepulauan	10	Dama
JUMLAH		196

     Sumber : Halmahera Utara Dalam Angka Tahun 2013

Luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara 22.507,32 Km², terdiri dari luas lautan 17.555,71 Km² dan luas daratan 4.951,61 Km².

2. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2011 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 165.479 Jiwa  dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 1,01 % per tahun selama 2006-2011. Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan penduduk disebabkan oleh selain tingkat fertilitas juga terjadi migrasi masuk. Dengan luas wilayah daratan 22.507,32 Km² dengan luas daratan 3.132,30 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 165.479 Jiwa, maka rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2011 sebesar 52,82 jiwa per Km². Sementara untuk wilayah yang tingkat kepadatan penduduknya tertinggi berada di Kecamatan Tobelo yakni 910,18 Jiwa/Km² sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Kao Barat yakni 13,87 Jiwa/Km².

Tabel 4.2

Jumlah Kepadatan Penduduk Kab. Halmahera Utara

Tahun 2011

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah Daratan (Km2)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
1	Kao Teluk	3.670.	135,40	27,10
2	Malifut	11.253	374,10	30,08
3	Kao	7.682	111,20	69,08
4	Kao Barat	8.274	596,70	13,87
5	Kao Utara	10.745	128,90	83,87
6	Tobelo Timur	6.424	120,0	53,53
7	Tobelo Barat	4.456	294,70	15,12
8	Tobelo Selatan	13.347	204,30	65,33
9	Tobelo Tengah	12,824	56,0	229,00
10	Tobelo	30,036	33,0	910,18
11	Tobelo Utara	9.932	100,40	98,92
12	Galela	7.556	138,70	54,48
13	Galela Selatan	7.659	84,50	90,64
14	Galela Barat	9.491	45,50	208,59
15	Galela Utara	7.211	255,30	28,25
16	Loloda Utara	8.821	390,40	22,59
17	Loloda Kepulauan	6.098	63,30	96,33
Jumlah Total		165.479	3.132,30	52,85

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Utara 2012

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan

Februari 2011

No	Kecamatan	Agama						Jumlah
		Islam	Kristen	katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Malifut	9.008	2.397	61	0	0	0	11.253
2	Kao	1.926	5.685	68	0	2	1	7.682
3	Kao Utara	76	10.630	39	0	0	0	10.745
4	Kao Barat	2.014	6.195	64	0	1	0	8.274
5	Kao Teluk	2.465	1.199	5	0	1	0	3.670
6	Tobelo	10.122	18.817	1.064	21	11	1	30.036
7	Tobelo Tengah	331	12.386	98	0	6	3	12.824
8	Tobelo Utara	7.297	2.632	2	0	1	0	9.932
9	Tobelo Selatan	800	12.528	16	0	0	3	13.347
10	Tobelo Timur	5	6.397	22	0	0	0	6.424
11	Tobelo Barat	940	3.510	6	0	0	0	4.456
12	Galela	6.433	1.118	2	1	2	0	7.556
13	Galela Utara	4.657	2.539	12	0	3	0	7.211
14	Galela Selatan	5.848	1.805	4	0	2	0	7.659
15	Galela Barat	4.632	4.817	41	0	1	1	9.491
16	Loloda Utara	2.739	6.071	11	0	1	0	8.821
17	Loloda Kepulauan	5.321	771	5	0	1	0	6.098
	Jumlah	64.617	99.496	1.517	22	32	8	165.479

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Utara 2013

3.  Kondisi Perekonomian Kabupaten Halmahera Utara

a.  Indikator Ekonomi Makro

Indikator ekonomi makro daerah merupakan indikator yang sering digunakan untuk mengukur dan menjelaskan kondisi perekonomian daerah dari tahun ke tahun. Indikator ini meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Perkapita dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pencapaian dari indikator-indikator ini terjadi akibat akumulasi pencapaian kinerja berbagai sektor perekonomian yang melibatkan berbagai faktor produksi dalam transaksi barang dan jasa.

            Secara umum kinerja ekonomi Kabupaten Halmahera Utara menunjukan tingkat pencapaian yang baik. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Utara antara lain sektor Pertanian, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan sektor Industri Pengolahan. Pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa aktifitas perekonomian masyarakat berjalan dengan baik. Produk Domestik Regional Bruto dan laju pertumbuhan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat  pada tabel 4.3 ini :

Tabel 4.3

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  Menurut Lapangan Usaha

 Atas Dasar Harga Konstan

Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2007 – 2011

No.	Sektor/Lapangan Usaha	TAHUN
		2007	2008	2009	2010*	2011**
1.	Pertanian	163.067,32	172.405,41	149.325,11	166.800,19	180.059,20
2.	Pertambangan dan Penggalian	13.577,45	18.534,59	16.011,33	17.277,78	18.823,49
3	Industri Pengolahan	87.987,09	88.015,92	67.389,43	68.211,32	71.682,89
4	Listrik, Gas dan Air Minum	1.352,46	1.359,75	1.121,88	1.211,32	1.304,78
5	Bangunan	3.605,94	3.633,64	2.996,28	2.898,95	3.266,25
6	Perdagangan , Hotel dan Restoran	85.163,64	91.053,44	75.526,91	80.030,97	87.034,65
7	Pengangkutan dan Komunikasi	28.011,66	28.409,28	26.621,62	28.135,84	30.440,11
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	11.228,51	12.258,29	11.629,54	12.781,56	13.901,08
9.	Jasa-Jasa	19.923,34	20.828,61	18.003,06	19.489,61	20.972,86
	PDRB	413.917,41	436.498,94	368.625,17	396.846,54	427.485,30

Sumber : BPS Kab. Halmahera Utara Tahun 2010

Ket : * Angka Sementara

         ** Angka sangat Sementara

Tabel di atas menunjukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Kabupaten Halmahera Utara dengan tahun dasar 2000, terus menunjukan peningkatan yang signifikan, pada tahun 2007 sebesar Rp. 413.917,41  terus mengalami peningkatan tiap tahunnya hingga menjadi Rp. 436.498,41 pada tahun 2008 dan menjadi sebesar 368.625,17 pada tahun 2009 (setelah pemisahan Morotai), sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Halmahera Utara tiap tahunnya disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Kinerja makro ekonomi Kabupaten Halmahera Utara selama kurun waktu lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi  yang dilaksanakan telah mampu membuat beberapa Indikator Makro Ekonomi tetap terjaga pada level yang optimal.

Secara umum kinerja ekonomi Kabupaten Halmahera Utara menunjukan tingkat pencapaian yang baik ini tercermin dari adanya upaya perbaikan iklim investasi baik swasta maupun pemerintah, terjaganya pertumbuhan ekonomi pada posisi trend peningkatan per tahun, turunnya angka Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT) dan menurunnya jumlah penduduk miskin serta terjadi peningkatan pada angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Untuk mengukur perkembangan perekonomian suatu wilayah, metode pengukurannya terdiri dari beberapa indikator, salah satunya indikator utama makro ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang dalam konteks lain dapat disebutkan sebagai tolak ukur keberhasilan dari pembangunan di bidang ekonomi pada suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi menunjukan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dan dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam nilai tambah (value added) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Paradigma pembangunan saat ini tidak hanya menitikberatkan pada tingginya pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memberi imbas pada rendahnya angka tingkat pengganguran, menurunnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia. Ketiga komponen tersebut dapat terlaksana jika distribusi pendapatan yang “berkualitas” dan adanya prioritas belanja pemerintah khususnya belanja Sosial Publik.

Dengan berkembangnya perekonomi Kabupaten Halmahera Utara tentunya akan berdampak pada peningkatan PDRB per kapita. Namun angka tersebut belum dapat menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata dan merata karena masih dipengaruhi oleh kepemilikan faktor produksi serta kesenjangan pendapatan. Walaupun demikian angka tersebut dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah. PDRB perkapita Kabupaten Halmahera Utara atas dasar harga konstan dalam kurun waktu tahun 2005-2009 mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya nilai PDRB. Pada tahun 2005, PDRB perkapita berdasarkan harga konstan Kabupaten Halmahera Utara mencapai Rp2.155.802,- meningkat menjadi Rp2.512.311,46 pada tahun 2009.

Pendapatan perkapita masyarakat dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2005 sebesar Rp2.148.032,48 meningkat menjadi Rp2.193.061,64 pada tahun 2006 dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2007 Rp2.227.973,70 sementara untuk tahun 2009 sebesar Rp2.055.500,12 jika dibandingkan dengan tahun 2007 terjadi penurunan namun sesungguhnya ada terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2008 hal mana dapat dijelaskan pada tahun 2008 dan 2009 sudah dilakukan pemisahan dengan Pulau Morotai.

Tabel 4.5

Kinerja Makro Ekonomi Kabupaten Halmahera Utara

Tahun 2005 – 2009

TAHUN	PERTUMBUHAN EKONOMI		Pendapatan Perkapita (Rp.) Berdasarkan Hrg Berlaku	Pendapatan Perkapita (Rp.) Berdasarkan Hrg Konstan
	%	Jutaan Rupiah
2005 2006 2007 2008 2009	3,56 4,98 5,51 17,13 7,19	373.693,21 392.318,99 413.917,41 436.498,94 368.625,17	2.351.057,00 2.526.874,73 2.695.613,40 3.077.173,56 4.048.625,45	1.951.341,00 1.979.863,03 1.984.062,98 2.172.945,16 2.256.456,08

Sumber : BPS Kab. Halmahera Utara 2012

b.  Laju Inflasi Kabupaten

Indikator makro ekonomi lain yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi adalah inflasi, maka dari inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Perkembangan harga dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat serta berhubungan dengan produktivitas ekonomi.

Inflasi di Kabupaten Halmahera Utara terakhir mengalami fluktuaktif dimana pada tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008 inflasi cukup tinggi melebihi 10%, ini disebabkan oleh pengaruh faktor eksternal seperti kenaikan harga BBM. Dari berbagai kelompok pengeluaran rata-rata yang menjadi penyumbang terbesar bagi terjadinya inflasi di Kabupaten Halmahera Utara adalah kelompok bahan makanan, ini tidak terlepas dari faktor alam yang kadang menyebabkan ketersediaan komoditi dari kelompok bahan makanan menjadi langka, misalnya komoditi dari kelompok bahan makanan menjadi langka, misalnya komoditi ikan dan lain-lain. Pada tahun 2009 laju inflasi Kabupaten Halmahera Utara kembali stabil yaitu sebesar 4.34% dan untuk bulan Februari 2010 Kabupaten Halmahera Utara mengalami deflasi sebesar 3.4% sedangkan nasional mengalami inflasi 0.30%.

c.  Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sebagai bagian dari keberhasilan pembangunan di bidang sosial yang berhubungan dengan bidang ekonomi diperlukan suatu indikator yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian pembangunan manusia pada suatu wilayah yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia dihitung dengan tiga indeks yaitu Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks pendapatan. Dari hasil perhitungan IPM ini menunjukan bahwa program dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan selama ini khususnya di Bidang Pendidikan dan Kesehatan telah berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti yang tergambar pada angka indeks pendapatan yang menunjukan adanya kenaikan daya beli masyarakat, seperti yang tergambar pada angka Indeks Pendapatan Manusia tersebut. Selain itu terjadi kenaikan pada indeks pendapatan yang menunjukan adanya kenaikan daya beli masyarakat, hal ini sejalan dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.6

IPM dan Angka Harapan Hidup Kabupaten Halmahera Utara

 Tahun 2007-2010

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (%)	Angka Harapan Hidup
2007	66,58	64,92
2008	67,18	65,23
2009	67,57	65,55
2010	67,96	65,55

Sumber : BPS  Kab. Halmahera Utara 2012

d.  Pemberantasan Kemiskinan

Data angka kemiskinan di Kabupaten Halmahera Utara selama periode tahun 2005-2010 menunjukan kecenderungan menurun. Data BPS menunjukan bahwa kemiskinan pada tahun 2005 tercatat sebesar 152.564 jiwa (88%) dan berkurang menjadi 21.023 jiwa (12%) pada tahun 2009. Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai kebijakan.

Tabel 4.7

Jumlah Penduduk Miskin

Di Kabupaten Halmahera Utara

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	%
2005 2006 2007 2008 2009 2010	173.970 178.891 185.782 223.222 179.336 161.121	152.564 120.413 92.157 88.843 21.023 17.723*	88 67 50 40 12 11

Sumber : BPS Kab. Halmahera Utara 2010

Ket : *) angka sementara

3.  Kondisi Pelayanan Umum

a.  Pendidikan

Konteks pembangunan pendidikan seutuhnya diarahkan pada upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan pada semua tingkatan pendidikan diseluruh wilayah Kabupaten Halmahera Utara sekaligus melahirkan sumber daya manusia yang dapat menjawab tuntutan kebutuhan pasar tenaga kerja baik lokal maupun nasional bahkan internasional.

Tingkat keberhasilan pendidikan umumnya diukur dengan berbagai indikator, salah satu diantaranya adalah pada capaian angka partisipasi siswa pada semua jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk berusia 7-12 tahun (SD) pada tahun 2010 adalah sebesar 99,64%, untuk Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 99,40% dan Angka Putus sekolah sebesar %. Sedangkan APK kelompok usia 13-15 tahun (SMP) adalah sebesar 93,25%, untuk Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 99,40% dan Angka Putus Sekolah sebesar %. Dan APK untuk usia 16-18 tahun (SMA/SMK) sebesar 91,24%, dan untuk Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 81,15%.

Tabel 4.8

Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM)

Kabupaten Halmahera Tahun 2005-2010

Tahun	SD		SMP		SMA/SMK
	APK	APM	APK	APM	APK	APM
2005	93,22	95,38	86,17	83,22	82,40	74,36
2006	94,82	96,43	88,24	84,17	85,65	75,41
2007	95,40	97,38	90,15	85,35	87,24	76,85
2008	97,25	98,70	91,72	86,67	89,21	78,58
2009	99,64	99,34	93,25	87,92	90,78	87,92
2010	99,64	99,40	93,25	99,40	91,24	81,15

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Halmahera Utara 2012

Keberhasilan pendidikan umum ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan yang ditopang dengan ketersediaan tenaga kependidikan yang handal disertai tingkat partisipasi berbagai komponen atau elemen pendukung lainnya secara terintregrasi dalam manajemen pengembangan kependidikan.

Tabel. 4.9

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan,

Tenaga Pengajar dan Jumlah Siswa

Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2010

Tahun	SD			SMP			SMU/SMK Sederajat
	Jumlah SD	Jumlah Guru	Jumlah Siswa	Jumlah SMP	Jumlah Guru	Jumlah Siswa	Jumlah SMA/SMK Sederajat	Jumlah Guru	Jumlah Siswa
2005	176	1381	22.151	30	287	7.843	18	245	3.021
2006	176	1381	22.151	30	287	7.843	21	293	3.736
2007	181	1432	26.491	34	399	8.894	21	305	7.359
2008	183	1566	26.548	34	540	9.622	21	405	6.197
2009	186	1613	29.763	33	629	9.496	27	370	7.353
2010	190	1711	30.088	39	747	10.352	30	405	7.597

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Halmahera Utara 2012

Tabel 4.10

Persentase Tingkat Kelulusan

TAHUN	TINGKAT CAPAIAN				KET
	SD	SMP	SMA	SMK
2006	86,22	77,9	64,04	46,38
2007	87,35	65,41	86,52	88,54
2008	99,35	94,45	93,54	96,29
2009	100	94,04	98,34	66,22
2010	99,99	84,66	62,25	70,61

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Halmahera Utara 2012

Persebaran jumlah sekolah SD di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 2010 sebanyak 190 unit (131 Negeri dan 59 Swasta). Sementara tenaga pengajar SD sebanyak 1711 orang (1.284 PNS dan 427 Non PNS), sedangkan jumlah siswa 30.088 orang. Rasio guru terhadap murid sebesar 0,05% artinya setiap guru melayani 17-18 orang murid.

Pada jenjang pendidikan SMP, pada tahun 2010 gedung sekolah yang terbangun sebanyak 39 unit (22 Negeri dan 17 Swasta). Jumlah guru sebanyak 747 orang (604 PNS dan 143 Non PNS), sedangkan jumlah siswa sebanyak 10.352 orang. Rasio guru terhadap murid 0,07% atau 13-14 siswa dilayani oleh seorang guru.

Untuk jenjang pendidikan SMA dan SMK, pada tahun 2010 bangunan sekolah yang tersedia sebanyak 30 unit (6 Negeri dan 24 Swasta), jumlah guru sebanyak 405 orang (335 PNS dan 70 Non PNS), sedangkan jumlah siswa sebanyak 7.597 orang. Rasio guru terhadap murid yakni 1 guru melayani 18-19 murid.

b.  Kesehatan

Penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu merupakan salah satu upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengatasi kemiskinan dan membangun pondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pencapaian program peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten Halmahera Utara juga belum maksimal terlihat dari beberapa indikator program misalnya pada tahun 2005 angka kematian ibu 9 dari 4.549 ibu hamil dan angka kematian bayi sebesar 47 bayi dari 3.623 kelahiran. Jika dilihat dari jumlah kematian masih tinggi, hal ini disebabkan karena pengetahuan ibu tentang ibu hamil belum maksimal dan lebih suka melakukan pemeriksanaan kehamilan kepada dukun bayi dan lebih banyak yang meninggal dunia. Ibu hamil yang mengalami kerentaan tersebut, seringkali lambat dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih baik karena tempat tinggalnya berada di luar Kabupaten Halmahera Utara. Pada tahun 2006 angka kematian ibu jumlahnya 7 dari 5.415 ibu hamil, angka kematian bayi sebesar 42 bayi dari 3.392 kelahiran hidup. Tahun 2007 cenderung menurun yakni angka kematian ibu jumlahnya 7 dari 5.519 ibu hamil, angka kematian bayi 41 dari 3.428 kelahiran hidup. Tahun 2008, angka kematian ibu jumlahnya 3 dari 5.317 ibu hamil, angka kematian bayi 52 dari 1.009 kelahiran hidup. Tahun 2009, angka kematian ibu hamil menurun menjadi 5 ibu hamil dari 5.366 ibu hamil, angka kematian bayi 48 dari 840 orang kelahiran hidup. Tahun 2010, angka kematian ibu hamil menurun menjadi 4 ibu hamil dari 3.375 ibu hamil, angka kematian bayi 22 dari 3.309 orang kelahiran hidup.

Tabel 4.11

Persalinan, Angka Kematian Bumil

dan Angka Kematian Bayi

Tahun	Jumlah Ibu Hamil	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan	Prosentase Kematian Bumil	Jumlah Kelahiran Bayi	Jumlah Kematian Bayi	Prosentase Kematian Bayi
2005	4589	9	0,20%	3623	47	1,30%
2006	5415	7	0,13%	3392	42	1,24%
2007	5519	7	0,13%	3428	41	1,20%
2008	5317	3	0,06%	1009	52	5,15%
2009	5366	5	0,09%	8040	48	0,60%
2010	3375	4	0,12%	3309	22	0,66%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara 2012

Begitupula pada angka kesakitan pada tahun 2005 akibat ISPA 17.570 orang, malaria klinis sebesar 9.517 orang, positif malaria 708 orang, DBD tidak ditemukan, sedangkan HIV/AIDS belum ditemukan dan Gizi buruk 18 orang. Penderita ISPA pada tahun 2006-2008 mengalami kenaikan yaitu tahun 2006 dengan angka 21.376 orang, tahun 2007 dengan angka 2.484 orang dan di tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 20.867 orang dan terus menurun sampai di tahun 2009-2010 yaitu 18.415 dan 16.959 orang. Penderita malaria klinis cenderung menurun pada tahun 2006 yakni 6.783 orang, tahun 2007 naik lagi menjadi 11.289 orang, tahun 2008 menurun drastis hingga mencapai angka 5.823 orang, tahun 2009 turun menjadi 2.836 orang dan pada tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 4.693 orang. Sama halnya dengan penderita positif malaria yang menunjukan gejala penurunan tahun 2006 yakni 382 orang, tahun 2007 mengalami peningkatan 2.193 orang, tahun 2008 terjadi penurunan menjadi 986 orang, tahun 2009 naik menjadi 1.387 tetapi kemudian menurun lagi di tahun 2010 menjadi 1.196 orang. Penderita DBD untuk tahun 2005-2007 tidak ditemukan angka kesakitan, nanti di tahun 2008 tercatat 23 orang penderita kemudian meningkat di tahun 2009 menjadi 29 orang dan tahun 2010 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yakni sebanyak 194 orang. Gejala mengejutkan terdapat pada tahun 2010 yakni penderita HIV/AIDS sebanyak 6 orang. Penderita penyakit malaria dan DBD masih tinggi karena kepedulian masyarakat tentang lingkungan masih rendah begitu pula dengan perilaku hidup bersih dan sehat belum dipahami secara utuh.

Penderita gizi buruk pada tahun 2005 masih tinggi karena pengetahuan tentang gizi dan perkembangan anak belum maksimal, ditambah lagi dengan tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah sehingga mempengaruhi kualitas dan perkembangan anak. Untuk tahun 2006 terdapat 5 orang yang mangalami gizi buruk, tahun 2007 tercatat 4 orang yang mengalami gizi buruk, tahun 2008 mengalami kenaikan menjadi 11 orang penderita dan turun lagi di tahun 2009-2010 yaitu menjadi 5 dan 3 orang, hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan tentang gizi dan perkembangan anak sudah semakin membaik.

Tabel 4.12

Angka Kesakitan

Di Kab. Halmahera Utara

Tahun	ISPA	Malaria Klinis	Positif Malaria	DBD	HIV/AIDS	Gizi Buruk
2005	-	9517	708	-	-	18
2006	21376	6783	382	-	-	5
2007	25484	11289	2193	-	-	4
2008	20867	5823	986	23	-	11
2009	18415	2836	1387	29	-	5
2010	16959	4693	1196	194	6	3

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara 2012

Kondisi Kabupaten Halmahera Utara pada awal pembentukan kabupaten, baru saja selesai dilanda kerusuhan horizontal dimana pada saat itu infrastruktur di Kabupaten Halmahera Utara sebagian mengalami kerusakan. Sarana pelayanan kesehatan masih terbatas sehingga akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan juga mengalami keterbatasan. Pada tahun 2010 jumlah sarana pelayanan kesehatan yakni Puskesmas sebanyak 14 unit (rawat jalan 12 unit, rawat inap 2 unit), Puskesmas Pembantu 49 Unit, Polindes 22 Unit dan Pusling 105 Unit.

Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia belum menjangkau semua masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara yang tersebar di beberapa kecamatan. Ini disebabkan karena dana pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana relatif masih terbatas, sehingga pembangunan sarana dan prasarana kesehatan belum menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Halmahera Utara. Fasilitas kesehatan Puskesmas selama tahun 2005-2010 mengalami peningkatan yaitu dari 10 Unit menjadi 14 Unit, Puskesmas Pembantu (PUSTU) juga meningkat pada tahun 2005-2010 dari 31 PUSTU menjadi 49 PUSTU, Polindes juga mengalami peningkatan pada tahun 2005-2010 dari 18 unit menjadi 22 unit dan Pusling cenderung naik dari 90 pusling tahun 2005 menjadi 105 di tahun 2010.

Tabel 4.13

Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan

Di Kab. Halmahera Utara

Tahun	Rumah Sakit	Puskesmas		Puskesmas Pembantu	Polindes	Pusling
		Rawat Jalan	Rawat Inap
2005	3	8	2	31	18	90
2006	3	8	2	37	18	90
2007	4	7	3	39	20	125
2008	4	9	3	40	22	125
2009	4	12	2	49	22	105
2010	5	15	2	49	22	105

       Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara 2012

Bagi pedagang farmasi, toko obat dan apotek cenderung meningkat. Toko obat di Kabupaten Halmahera Utara berjumlah 8 toko obat (tahun 2006), 10 toko obat (tahun 2007), 13 toko obat (tahun 2008), 11 toko obat (tahun 2009) dan 9 toko obat (tahun 2010), sedangkan untuk apotek sebanyak 4 apotek (tahun 2005-2006), 5 apotek (2007), 6 apotek (2008-2009) dan 7 apotek (tahun 2010). Pada tahun 2005-2008 belum terdapat pedagang farmasi di Kabupaten Halmahera Utara, baru pada tahun 2009-2010 hanya terdapat 1 pedagang farmasi.